24 April 2026
Sulisintia Harahap
Dalam kegiatan tersebut, USU termasuk dalam jajaran perguruan tinggi yang menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas pembangunan kependudukan di Indonesia. Langkah ini sekaligus menegaskan peran strategis USU dalam memperkuat kontribusi akademik terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan kependudukan berbasis data dan riset.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Budi Setiyono, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Ia menyampaikan, “Kami mengajak perguruan tinggi bersama-sama membuat rencana aksi yang mempercepat implementasi terhadap capaian pembangunan kependudukan.” Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi tidak hanya sebatas pada tahap perencanaan, tetapi juga mencakup implementasi hingga evaluasi program secara berkelanjutan.
Melalui konsorsium ini, perguruan tinggi, termasuk USU, akan berperan aktif dalam penyusunan hingga implementasi dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di berbagai daerah. Selain itu, perguruan tinggi juga diharapkan dapat memberikan pendampingan berbasis keilmuan serta melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan kependudukan secara komprehensif.
.jpeg)
Budi Setiyono juga menambahkan bahwa konsorsium ini menjadi wadah strategis untuk membahas isu-isu aktual yang berkaitan dengan kependudukan, kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga. “Konsorsium membicarakan isu-isu aktual yang berkaitan dengan kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana atau pembangunan keluarga,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan USU dalam konsorsium ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Pemerintah telah menyusun kerangka pembangunan kependudukan yang mencakup 30 indikator utama, meliputi aspek kualitas, kuantitas, hingga distribusi penduduk. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, turut menyoroti pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Ia menyatakan, “Agar apa yang kita hasilkan nanti dengan pendidikan tinggi relevan dengan kebutuhan industri dan juga bisa menopang untuk mencapai Indonesia Maju 2045.”
Lebih lanjut, ia menekankan adanya tantangan ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. “Kalau memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masa depan, tentunya akan tidak match,” tambahnya.
Partisipasi aktif USU dalam Konsorsium PTPK ini diharapkan dapat memperkuat peran institusi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, khususnya di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Dengan pendekatan kolaboratif antara akademisi dan pemerintah, USU terus mendorong pengembangan kebijakan berbasis riset yang adaptif dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama ini, USU menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi terhadap tantangan kependudukan di Indonesia, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
USU dan PERATIN Sumut Bahas Program Beasiswa Advokat bagi Mahasiswa dan Alumni Kurang Mampu
Penguatan Riset Global, USU dan International University Vietnam Resmi Jalin Kerja Sama
USU Perkuat Kolaborasi One Health dalam Workshop Internasional Japanese Encephalitis di Papua New Guinea
